RAKYAT.NEWS, SELAYAR – Bidang Humas Diskominfo Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Usaid Erat untuk memperluas pemanfaatan SP4N LAPOR! dengan mengadakan pertemuan bersama Jaringan Simpul Lapor.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kelompok Masyarakat, Perempuan, Karang Taruna, Disabilitas, LSM, Media, Kemenpan RB, Ombudsman Sulsel, Kadis Kominfo Pemprov Sulsel, Koordinator Usaid Erat, Yasmid Sulsel, dan dibuka oleh Asisten Pemerintahan Setda Ir. M. Yunan Krg Tompobulu di Kantor Bupati, Kamis (19/9/2024).

Dalam sambutannya, Yunan Krg Tompobul yang mewakili Bupati menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

“Masyarakat dengan keterlibatan yang lebih tinggi dan intensif tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga akan membangun citra dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Yunan.

Menurutnya, penggunaan SP4N LAPOR! merupakan sarana bagi Pemerintah untuk merespons ketidakjelasan informasi yang beredar di media sosial maupun di masyarakat terkait program Pemerintah yang terhubung langsung ke instansi yang berwenang.

Rozihin dari Kemenpan RB juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Selayar atas penerapan SP4N Lapor! yang dianggap belum banyak diterapkan di daerah lain.

Dikatakan bahwa dengan ditetapkannya SP4N-LAPOR! sebagai aplikasi umum, semua instansi wajib menggunakan sistem tersebut dalam mengelola pengaduan pelayanan publik.

Koordinator Usaid Erat Sulsel juga memberikan apresiasi atas kemajuan pemanfaatan SP4N Lapor di Kabupaten Kepulauan Selayar meskipun masih dalam tahap awal.

“Sebagai Fasilitator kami salut dengan kinerja dan upaya yang terus dilakukan Pemkab Selayar terkhusus teman-teman Humas Diskominfo” cetusnya.

Di sisi lain, Kabid Humas Diskominfo, Andi Sandra Esty, berharap agar setelah kegiatan ini, akan terjadi peningkatan pengaduan masyarakat melalui layanan SP4N Lapor.

“Makin banyak aspirasi dan pengaduan masyarakat akan semakin bagus karena menandakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan tata kelola pemeritahan serta layanan publik, itu sangat besar” ujar Sandra.