RAKYAT NEWS, SELAYAR — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung Program Gerakan Menanam Lima Juta Kelapa (GEMERLAP) dan Gerakan Menanam Batara (GEMETAR).

Hal ini ditandai melalui Rapat Koordinasi Program Kerja Sama Pemkab Selayar dengan PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Bisi Internasional, serta perbankan nasional dan daerah, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (13/1/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali, Wakil Bupati Muhtar, Forkopimda, pimpinan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Makassar, PT Bisi Internasional Tbk Makassar, pimpinan Bank Sulselbar, BRI, BNI, Mandiri, Bank BPR, Pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, penyuluh pertanian, serta kelompok tani.

Baca Juga
Gubernur Sulsel Tanam Kelapa di Kokolohe, GEMERLAP Selayar Kian Menggema
Rakor KKSS: Mentan Amran Paparkan Terobosan Besar Program GEMERLAP
Mentan Amran Apresiasi GEMERLAP: Selayar Bisa Jadi Pusat Kelapa Nasional

Kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan bantuan bibit jagung dan pestisida kepada kelompok tani, penandatanganan kerja sama antara perbankan dengan kelompok tani, serta pemaparan materi dari PT Charoen Pokphand Indonesia terkait standar kualitas jagung, teknik budidaya, manfaat ekonomi, hingga potensi pendapatan petani jagung.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali menegaskan bahwa GEMERLAP merupakan mimpi besar pembangunan pertanian Selayar, sementara GEMETAR hadir sebagai solusi jangka pendek untuk menopang ekonomi petani.

“Jagung kita tanam di sela tanaman kelapa. Sambil menunggu kelapa berbuah, petani tetap berpenghasilan. Ini bukan teori, tapi jawaban atas kebutuhan hidup petani hari ini,” tegas Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa sebelum petani menanam, hasil produksi jagung telah memiliki kepastian pasar. Kehadiran perusahaan mitra dan perbankan, menurutnya, merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pendampingan, jaminan serapan hasil panen, serta dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Namun kerja sama ini harus transparan dan adil, terutama terkait harga jual. Harga harus melindungi petani dan tidak merugikan mereka,” ujarnya.

YouTube player