Sementara itu Kepala BPJSTK Selayar, Firdaus menyampaikan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan setiap OPD, Camat atau Kelurahan harus membuat surat kuasa pemotongan gaji sebesar Rp16.800 kepada siapa saja yang mau, dengan daftar nama dan nomor rekening yang terdaftar di OPD.

Kemudian dari pihak OPD akan melakukan pemindahan buku ke bank BNI sehingga BNI akan menginput semua nama-nama yang didapatkan dari ASN tersebut. Dirinya juga menuturkan bahwa sejauh ini untuk sementara pihak BPD masih belum bisa melakukan sistem pembayaran untuk tenaga kerja informal karena sementara dalam proses pengembangan aplikasi.

Diakhir pertemuan ini, Wabup menyimpulkan agar diakhir April akan dievaluasi secara keseluruhan atau yang hanya OPD yang ada kendalanya atau persentase kepesertaannya masih rendah.

Sebagai tambahan informasi, dalam rapat itu dirangkaikan dengan pemberian santunan JKM kepada ahli waris dari Sabarudin (Kepala Desa Bonea Makmur) yang diterima oleh Pusmawati sebesar 42 juta. (Humas Diskominfo SP/ Tina)