Yang kedua lanjut Wabup, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana ini diharapkan mampu mengarahkan pembangunan agar fungsi lingkungan tetap terjaga.

“Sesuai amanat undang-undang ini pula RTPLH dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah serta akan menjadi acuan induk bagi semua upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” terangnya.

Disebutkan, guna mengantisipasi penurunan kualitas lingkungan hidup dan mengimplementasikan amanat UU No.32 Tahun 2009, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada kaida ekologis dengan mempertimbangkan jasa dan fungsi ekosistem, karakteristik sumber daya alam, kondisi geografis, budaya masyarakat dan kearifan lokal.

“Disadari bahwa ranperda yang diajukan masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan baik dalam bentuk penulisan maupun substansinya. Olehnya itu ranperda tersebut dapat diagendakan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”, tutup Saiful Arif.

Baca Juga:
Wabup Selayar Apresiasi Gerak Cepat Baznas Bantu Korban Kebakaran
HUT PMI Ke-79 : Wabup Selayar Harap Sinergi Pengabdian dan Kemanusiaan
Wabup Selayar Saiful Arif Kunjungi Pulo Pasi : Tinjau Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Melalui sidang paripurna dewan tersebut, ketua DPRD menyampaikan kepada segenap yang hadir bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembahasan Ranperda dan juga rancangan peraturan DPRD maka dibentuk dua panitia khusus DPRD.

Disebutkan bahwa pansus A membahas Ranperda tentang rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pansus B membahas peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tentang tata cara beracara dan badan kehormatan.